IPS | Palembang awal abad XIX

Penuturan sejarah berikut ini saya sesuaikan dengan ejaan terkini, akan tetapi menggunakan gaya bahasa asli seperti yang dituturkan oleh penulis bukunya.

Alkesah, maka diceriterakan hikayat tanah Palembang pada masa G. G. van der Cappelen memerintah Tanah Hindia.

Adapun Sultan Nadjmoe'ddin dihasut oleh Tuan Raffles di Bangkahulu mengaku dirinya di bawah hukum Raja Inggris, maka diturutnyalah kehendak itu, tetapi Tuan Muntinghe wakil Gouverneur-Generaal di Palembang menurunkan Sultan Nadjmoe'ddin serta merajakan pula Sultan yang lama, yaitu Sultan Badroe'ddin; meskipun ialah yang dahulu membunuh sekalian orang isi benteng Belanda di Palembang, tetapi Tuan Muntinghe percaya juga akan dia.

Maka sekali peristiwa pada tahun 1819 Tuan Muntinghe berangkat ke udik hendak memeriksa perbuatan orang Inggris di situ.

Adapun Sultan Badroe'ddin menaruh khianat dalam hatinya, maka sepeninggal Tuan Muntinghe disuruhnya rakyatnya mengamuk orang Belanda di Palembang. Sungguhpun Sultan tiada menyampaikan maksutnya, tetapi Tuan Muntinghe beserta dengan orang Belanda meninggalkan Palembang, sebab soldadoe sedikit orang saja.

Sjahdan, maka balatentara dititahkan oleh Gouverneur-Generaal menaklukkan tanah Palembang, akan tetapi kelengkapan itu tiada dapat sampai ke Palembang, karena dekat negeri Palembang dibuat oranglah kubu yang bermeriam, terutama pulau Kembaro di muara Sungai Paladjoe amat sangat teguh kotanya, dan lagi dari tepi ke tepi sungai Musi direntangkan musuh rantai besi akan mengempang kapal Belanda.

Maka tiada berapa lamanya kemudian dari pada itu pada tahun 1821 berlayarlah pula angkatan Gouvernement kepada Palembang, maka panglima besar soldadoe, yang menumpang di kapal, yaitu Generaal De Kock. Adapun balatentara itu sedang ramai berperang sampai ke Palembang, lalu bersedia menembak keraton. Maka Sultan Badroe'ddin tawar hatinya seraya menyerahkan dirinya, lalu iapun dibuang Gouvernement ke Pulau Ternate.

Setelah itu, maka dirajakan oleh Gouverneur-Generaal Ahmad Nadjm'oeddin, anak Sultan Nadmoe'ddin serta Nadjmoe'ddin beroleh sebidang tanah dengan gelar Susuhunan. Akan tetapi sebab Sultan dan Susuhunan durhaka, maka kedua-duanya diturunkan oleh Gouverneur-Generaal. Sejak itu tanah Palembang di bawah perintah Gouvernement sendiri. Akan negeri-negeri di hulu Palembang belum takluk, upamanya Rejang, Lebong, Empat Lawang, Pasemah dan lain-lain.

Maka lama kelamaan negeri itu kebanyakan membawa dirinya ke bawah hukum Gouvernement, maka tanah Pasemah yang kesudahan sekali masuk jajahan Belanda pada tahun 1868. Maka tanah Palembang makin lama makin ramai sebab orang negeri tiada dianiyaya lagi oleh Sultan dengan sanak saudaranya.

REFERENSI

Biegman GJF. 1894. Hikajat Tanah Hindia. Batawi: Perjitakan Goebernemen. hal. 98-99.

IPS | Kerajaan Salakanagara

Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan Nusantara yang berdiri pada tahun 150. Letaknya berada di Teluk Lada Pandeglang. Oleh Ptolemeus, kerajaan ini dinamakan "Argyre". Kerajaan Salakanagara memiliki dua tokoh penting bernama Aki Tirem (Sang Aki Luhur-mulya).

Raja pertama Salakanagara bernama Dewawarman, seorang yang berasal dari negeri India yang menjadi menantu Aki Tirem. Dewawarman adalah seorang duta dari India yang berkedudukan di Pulau Jawa. Ia menikahi putri Aki Tirem yang bernama Pwahaci Larasati. Pada saat menjabat sebagai raja, Dewawarman mendapatkan gelar Prabu Dharmalokapala Dwawarman Haji Raksagapurasagara. Di bawah pemerintahannya Salakanagara berkembang pesat. Raja pertama ini juga dikenal sebagai Dewawarman I.

Kejayaan Salakanagara berlangsung hingga tahun 362 dan pada tahun tersebut telah dipimpin oleh delapan orang raja, yakni hingga Dewawarman VIII. Raja Dewawarman VIII memiliki seorang menantu bernama Jayasingawarman, seorang Maharesi yang berasal dari Salankaya (India) yang mengungsi ke Salakanagara karena negerinya diserang oleh Maharaja Samudra-Gupta dari Kerajaan Maurya.

Pada gilirannya nanti Jayasingawarman inilah yang mendirikan Kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarumanegara berkembang, pusat pemerintahan berpindah dari Rajatapura ke Tarumanegara dan Salakanegara berubah menjadi Kerajaan Daerah.

 Deni Prasetyo. 2009. "Mengenal Kerajaan-kerajaan Nusantara". Cetakan Pertama. Pustaka Widyatama: Yogyakarta.

IPS | Kerajaan Kutai Hindu

Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di hulu sungai Mahakam. Nama kerajaan sesuai dengan daerah ditemukannya prasasti, yakni Kutai. Wilayah Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur sekarang. Diberitakan bahwa di daerah tersebut terdapat sebuah kerajaan dan menganut agama Hindu. Bukti keberadaan kerajaan tersebut didapatkan dari tujuh buah Yupa, atau tiang batu yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Tiang batu ini konon digunakan untuk mengikat hewan kurban yang dijadikan persembahan kepada para dewa.

Yupa  (Indonesian Heritage: Ancient History, 1996)

Raja terkenal Kutai antara lain Mulawarman. Mulawarman adalah anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Mulawarman menganut Hindu Siwa, dibuktikan dari pemberitaan pada Yupa, yang menyebutkan nama Waprakeswara. Waprakeswara dalam bahasa Sanskerta berarti lapangan luas yang digunakan untuk upacara pemujaan terhadap Dewa Siwa.

Kuta berdiri ada abad IV. Kerajaan ini ada hingga pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia. Raja ini terbunuh dalam peperangan melawan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Adapun raja-raja yang memimpin Kerajaan Kutai Hindu adalah sebagai berikut:

1. Kundungga (setelah mangkat bernama Dewawarman)
2. Asmawarman
3. Mulawarman
4. Marawijaya Warman
5. Gajayana Warman
6. Tungga Warman
7. Jayanaga Warman
8. Nalasinga Warman
9. Nala Parana Tungga
10. Gadingga Warman Dewa
11. Indra Warman Dewa
12. Sangga Warman Dewa
13. Candrawarman
14. Sri Langka Dewa
15. Guna Parana Dewa
16. Wijaya Warman
17. Sri Aji Dewa
18. Mulia Putera
19. Nala Pandita
20. Indra Paruta Dewa
21. Dharma Setia

Sumber:
1) Hinduism and Buddhism in the archipelago, 4th-13th centuries (www.indonesiahistory.info)
2) I Wayan Midastra, I Ketut Wijaya, Made Sandiarta, Ketut Lugra, Nyoman Ngasih. 2007. "Agama Hindu untuk SMP". Ganeca Exacta: Jakarta

IPS | Dasa Sila Bandung

Dasa Sila Bandung adalah hasil yang diperoleh dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Dasa Sila Bandung atau Piagam Bandung ini berisi sepuluh prinsip pokok perdamaian, sebagai berikut:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial (keutuhan wilayah) semua bangsa
3. Mengakui persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil
4. Tidak mudah melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-sial dalam negara-negara lain
5. Menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri baik secara sendirian maupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB
6. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan bangsa lain
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan Piagam PBB
9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional

Sumber:

Tugiyono, T. 2004. Pengetahuan Sosial Sejarah. Grasindo: Jakarta