Liechtenstein adalah sebuah negara berukuran kecil di benua Eropa yang mencakup wilayah seluas 160 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 29.000 jiwa. Negara ini secara geografis berbatasan dengan Austria dan Swiss dan berada di daerah hulu Lembah Sungai Rhine (Baumstark, 1985 :xi). Selama 150 tahun negara ini telah mempertahankan kedaulatannya. Liechtenstein memiliki bentuk pemerintahan konstitusional, monarki hereditas, dan menganut prinsip-prinsip demokratis parlementer. Karena ukurannya tersebut Liechtenstein menjadi negara terkecil di benua Eropa.
Dari waktu ke waktu, para pemimpin negara Liechtenstein memberikan dukungan yang sangat berarti bagi pelaksanaan sistem pendidikan di negara tersebut melalui, antara lain, alokasi dana, penyediaan gedung-gedung sekolah, penyelenggaraan beasiswa. Usaha pembangunan bidang pendidikan juga tidak luput dari perhatian Dinasti yang saat ini memimpin negara Liechtenstein dengan mencanangkan sebuah proyek yang bernama Neues Lernen (pembelajaran baru).
Pemerintah mulai serius memperhatikan masalah pendidikan sejak abad ke-18. Peraturan pertama yang disusun mengenai pendidikan dikeluarkan oleh Princely Court Chancellery pada tanggal 18 September 1805. Di dalamnya mencakup ketentuan dasar untuk pembentukan sistem pendidikan, seperti pendidikan wajib, bangunan sekolah, pengangkatan dan pemberhentian guru, dan masa pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik. Pada masa pemerintahan Pangeran Johann I, Liechtenstein menghapuskan biaya sekolah melalui undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1827.
Undang-undang pendidikan komprehensif yang pertama kali berlaku di Liechtenstein adalah undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 1859 pada masa pemerintahan Pangeran Johann II. Di dalamnya termuat konsolidasi kewenangan administrasi sekolah pada tingkat nasional pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah, penambahan masa wajib belajar menjadi delapan tahun, dan penambahan cakupan kurikulum untuk primary school.
Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1929 pada saat Pangeran Franz I naik tahta. Pemerintah menandatangani sebuah undang-undang pendidikan dasar yang menetapkan dasar perundang-undangan untuk bidang-bidang yang tidak tercakup oleh peraturan-peraturan sebelumnya, seperti taman kanak-kanak, secondary schools, dan sekolah swasta (private school). (Messner, 1995: 10).
Adapun UU bidang pendidikan yang saat ini masih berlaku ialah UU yang disetujui oleh Landtag pada tanggal 15 Desember 1971. Inovasi-inovasi yang tercantum di dalam UU tersebut mencakup hal-hal yang mendukung restrukturisasi sekolah, antara lain: penyelenggaraan dua jenis sekolah baru oleh pemerintah (yakni, secondary school dan remedial school; remedial school pada masanya kemudian diintegrasikan ke dalam lower secondary school pada tahun 1990); penyelenggaraan higher secondary school jangka pendek (lama studi lima tahun); penambahan masa wajib belajar menjadi sembilan tahun penuh; dan reorganisasi kewenangan sekolah nasional (Messner, 1995: 10-11).
Struktur secara umum dari sistem sekolah dan pendidikan di Liechtenstein berhubungan dengan tradisi pengajaran dan sistem sekolah yang berlaku di negara-negara yang berbahasa Jerman. Sebagai akibat dari faktor politik dan ekonomi, dua negara yang berbatasan dengan Liechtenstein, yakni Swiss dan Austria, memberikan pengaruh langsung bagi Liechtenstein. Oleh sebab itu, jenis-jenis sekolah dan terminologi sistem sekolah Liechtenstein pada hakekatnya sama dengan yang dipergunakan oleh negara-negara tersebut. Adapun perbedaannya ialah dalam hal rincian organisasi dan, di atas itu semua, pengembangan sistem sekolah (Messner, 1995: 11).
Karena ukurannya yang kecil, Liechtenstein mengalami keterbatasan di dalam menawarkan ragam dan jenis sekolah. Sekolah milik pemerintah (state schools) terdiri dari taman kanak-kanak, primary schools, secondary schools (lower secondary school, intermediate secondary school, higher school), dan special schools. Selain sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, terdapat pula sekolah yang dikelola oleh pihak swasta (private schools), atau di negara tersebut bernama Waldorf School. Guna memudahkan peserta didik untuk bersekolah di manapun, Liechtenstein melakukan negosiasi perjanjian dengan lembaga-lembaga pendidikan dari luar negeri (Messner, 1995: 11).
Pendidikan informal di Liechtenstein lazimnya berlaku bagi peserta didik usia dewasa yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan informal mulai diperkenalkan di dalam pendidikan usia dewasa pada akhir dekade 1970an. Pada tahun 1979 pemerintah menetapkan Law on the Promotion of Adult Education, yang di antara batang tubuhnya menyebutkan bahwa pendidikan dewasa menawarkan kesempatan [kepada peserta didik] untuk memperoleh bermacam-macam keterampilan dan keahlian. Langkah ini mendukung realisasi mental dari setiap warga, khususnya pengembangan pribadi dan menambah minat warga terhadap isu-isu kekinian. Sejak saat itu sejumlah lembaga dan program pendidikan dewasa informal mulai bermunculan, antara lain Stein-Egerta Adult Education Institute, Gutenberg House, Resch Community Center, dan Educational Association for Women (Ness & Lin, 2015: 553).
REFERENSI
Baumstark R. (1985). Liechtensten, the Princely Collections. New York: The Metropolitan Museum of Art.
Messner F. (1995). Secondary Education in Liechtenstein. Council of Europe Press.
Ness D, Lin CL. (Eds.). (2015). International Education: An Encyclopedia of Contemporary Issues and Systems. Volumes 1-2. New York: Routledge.
